27 Juni 2022

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis & Demokratis

LKPJ Bupati Tabalong Tahun 2021, Mendapat Banyak Catatan Dan Rekomendasi dari DPRD Tabalong

 2,369 total views,  4 views today

TANJUNG TRIBUNE PLUS.CO.ID Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Tabalong menyelenggarakan rapat paripurna internal DPRD Ke 5 Masa Sidang 1 Tahun 2022 terkait Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tabalong Terhadap LKPJ Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2021. diruang Rapat Pimpinan Lt.1 Gdg. Sekretariat DPRD  ( Rabu  14 April 2022 )

Rapat Paripurna Internal DPRD dipimpin  langsung oleh Ketua DPRD  H.Mustafa didampingi Wakil ketua I Jurni SE, dan Wakil Ketua II  Habib M.Taufani, Al.Kaf  S.Kom  dan  anggota Komisi 1, 2 dan Komisi 3. 

Pada Paripurna Internal DPRD Ke 5 massa  Sidang ke 1 LKPJ Bupati Tabalong Tabalong  tahun 2021 banyak mendapat catatan dan rekomendasi dari komisi 1 II dan Komisi III  diantara nya LKPJ tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan tanggapan dari Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong yang di bacakan oleh  anggota mengatakan, sejumlah LKPD yang menjadi Mitra Komisi I melaksanakan kenerja yang baik atas visi misi kenerja pada tahun 2021.

Kita tidak boleh terlena dengan keberhasilan, komisi I  harus  melakukan pendalaman materi, dan melakukannya kunjungan  lapangan  bisa mendapatkan hasil sesuai dengan LKPJ tersebut.

Dalam Dokumen LKPJ Bupati Tabalong Tahun 2021 Pada Dinas Tenaga Kerja terjadi  peningkatan pengangguran pada tahun 2021 dari  tahun 2020 sebesar 0.36 persen. Atau dari 3.07 menjadi 3.34 persen pada tahun 2021.

Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh dua hal pertama, adanya  Pandemi Covid-19,  PPKM mengharuskan masyarakat  tidak boleh keluar rumah dan adanya  PHK secara besar besaran dari PT. Pama Persada Nusantara

 

Komisi I DPRD merekomendasikan  kepada OPD terkaitnya hendaknya melakukan kajian kembali terhadap LKPJnya sehingga dalam penyajian data sesuai dengan dilpangan.

Komisi 1 meminta Dinas Tenaga Kerja untuk mendata ulang  jumlah tenaga  kerja yang terkena PHK dan  membuat laporan untuk disampaikan kan ke DPRD atau kepada Mitranya.

Sementara catatan  dan rekomendasi  terhadap LKPJ Bupati Tahun 2021  komisi II dan tidak , hanya pada bagian protokol  dan komonikasi pimpinan  untuk lebih ditingkatkan kan lagi . ( rel. DPRD )

Editor Riyanmaulana tribuneplus.co.id

Bagikan Berita Diatas