27 Juni 2022

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis & Demokratis

Dengar Pendapat DPRD Tabalong, Terkait Sengketa Lahan Warga Dengan PT Adaro Indonesia

 1,311 total views,  4 views today

TANJUNG tribuneplus.co.id    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tabalong menggelar Dengar pendapat bersama BPN Kabupaten Tabalong, Dinas Perkim Kabupeten Tabalong, Kesbangpol Kabupaten Tabalong, KPH -UPT Kabupaten Tabalong, PT.Adaro Indonesia,  dan perwakilan masyarakat Desa  Desa Bilas,  Serta perwakilan Masyarakat Desa Kaong Kecamatan Upau  terkait dengan ganti rugi tanam tubuh milik masyarakat kedua Desa tersebut.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil ketua  satu  Jurni SE  dan  Wakil ketua dua Habib M.Taupni Al- Kaf  beserta anggota di ruang Rapat Pimpinan Gedung Sekretariat lantai 1  DPRD Kabupaten Tabalong ( Senin 4/4/22 )

Menurut Wakil Ketua satu DPRD Kabupaten Tabalong Jurni SE   menjelaskan, Rapat bersama pada hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi  antara perusahaan dan masyarakat  tentang  perhitungan ganti rugi   tanam tumbuh di lahan masyarakat ” DPRD meminta kepada pihak menajemen PT. Adaro Indonesia agar mengabulkan permintaan masyarakat, hal ini penting, sehingga tidak terjadi gejolak  dikemudian hari ” kata Wakil ketua satu.

Kehadiran PT. Adaro Indonesia berinvestasi di Kabupaten Tabalong cukup membatu dalam rangka peningkatan ekonomi, namun kehadiran Adaro Indonesia harus patuh dan taat dengan produk hukum di tabalong terlebih dengan aturan adat  yang ada di setiap Desa ” adaro jagan berlindung dengan Perjanjian Kontrak karya Pertambangan Batu Bara, namun Adaro harus memperhatikan kearifan lokal  ” tambahnya lagi

Hal senada Juga disampaikan oleh Politisi Partai NasDem  Mursalin SE meminta kepada  menajemen PT. Adaro Indonesia  untuk melakukan perhitungan ulang terkait dengan tanam tumbuh yang dimiliki oleh masyarakat.  kehadiran kelompok masyarakat dua desa  sesuai dengan Agenda DPRD  pada hari ini merupakan langkah akhir, untuk meminta kepastian atau penjelasan kepada menajemen untuk segera merealisasikan tuntutan  mereka  sehingga mempunyai  batas waktu. ” Saya berharap pada hari ini sudah ada jawaban dari Adaro untuk masyarakat Desa Bilas dan Desa Kaong ” ujar Mursalin.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( KESBANGPOL )  Rahadian Noor  menjelaskan, terkait dengan ganti rugi  Tanam Tumbuh yang di klaim  oleh masyarakat  telah tertuang di dalam peraturan Bupati Tahun 2011 tentang ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat . begitu juga  untuk  Desa  Bilas dan Desa Kaong Kecamatan Upau . dalam perturan Bupati tersebut  telah ada perhitungan masing masing, termasuk perhitungan ganti rugi pohon karet menghasilan dan tidak menghasilkan,  Pohon buah -buahan, maupun pohon jenis Bambu, ” semua ada perhitungan nya ” kata Rahadian Noor.

Terkait dengan lahan yang dimiliki oleh  dua Desa Kecamatan Upau  Pemerintah  Daerah telah membentuk TIM  untuk turun lansung kelapangan dan menghitung dengan cara sensus, hal ini sengaja dilakukan agar tidak merugikan kedua belah pihak ( Adaro dan masyarakat ) .

Sistem hitung dengan cara Sensus  memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang  panjang, namun  hanya cara ini lah tim bisa membantu masyarakat khususnya Desa Kaong dan Desa  Bilas  dalam menyelesaikan sengketa lahan  dengan PT.Adaro Indonesia.

Pada kesempatan yang  sama  salah satu perwakilan Kedua Desa  saat rapat bersama di Gedung Sekretariat DPRD  Tabalong mengatakan, Dirinya bersama  warga lainnya siap membantu tim melakukan perhitungan dengan cara sensus ” kami siap menerima hasil dari perhitungan secara sensus ” ujar perwakilan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama perwakilan PT Adaro Indonesia menjelaskan, pihak nya  selalu melakukan koordinasi   dengan masyarakat setempat terkait rencana pembebasan lahan tanam tumbuh milik warga ” Menajemen sepakat akan membayar sesuai dengan  perhitungan yang di lakukan oleh tim. ( rel.dprd )

Bagikan Berita Diatas