27 Juni 2022

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis & Demokratis

DPRD Tabalong, Minta Penjelasan Menajemen PT AAL Terkait PHK 36 Karywan Tanpa Pesangon.

 4,126 total views,  2 views today

TANJUNG, tribuneplus.co.id . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi 1 ( DPRD ) Kabupaten Tabalong  menggelar rapat Kerja bersama  PT. Astra  Agro Lestari ( AAL ) dan  Dinas Tenaga Kerja  kabupaten Tabalong, terkait pemutusan hubungan kerja ( PHK ) 36 orang karyawan tidak mendapatkan pesangon, pada hal mereka memiliki surat perjanjian kontrak kerja bersama  masih belum berakhir.

Rapat Kerja  DPRD Kabupaten Tabalong di pimpin langsung oleh ketua  komisi I H. Supiani S.pd di dampingi Wakil Ketua Komisi I Fery Elpeni. T, Sekretaris Komisi I Hj. Reni Irawanty, anggota Komisi 1 DPRD,  Kepala Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi berserta stap dan menajemen PT AAL di ruang rapat pimpinan  lantai 1 Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong ( Selasa 8 / 3/ 22 )

Menurut ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong  H Supiani, S.Pd saat memimpin rapat kerja mengajak, menajemen PT AAL  dan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan diskusi terkait 36 karyawan di PHK,  padahal informasi sebelumnya permasalahan ini sudah Clear. Namun pada tanggal 14 Februari 22,  4 perwakilan Karyawan datang ke DPRD bersama  Penggiat LSM melaporkan bahwa tidak menerima surat PHK  namun tidak bekerja ” ujar pimpinan rapat.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi  Kabupaten Tabalong H. Zulfan Noor, M. Si menjelaskan, apa yang Dinas Tenaga Kerja sampaikan pada hari ini sama halnya dengan yang di sampaikan pada pertemuan kita terdahulu, bahwa oleh menajemen AAL dan Karyawan memiliki perbedaan pendapat terkait kompensasi pasca PHK.

Dinas tenaga kerja  sudah menyampaikan anjuran agar pengusaha membayar kompensasi pekerja berdasarkan ketentuan PKB yang yang miliki oleh perusahaan dan pekerja. ” hanya saja manajemen PT Astra memiliki pendapat yang berbeda agar hal ini tidak berlarut-larut, sesuai tahapan berikutnya adalah proses litigasi di pengadilan hubungan industrial ” kata Zulfan Noor.

Proses selanjutnya di pengadilan sesuai dengan  undang-undang  Nomor 2 tahun 2004 untuk memulai proses bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak mana yang pertama kali untuk mengajukan gugatan karena di undang-undang 2 tahun 2004 hanya menyebutkan para pihak atau salah satu pihak yang bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, namun lazimnya yang mengajukan gugatan itu adalah pihak yang paling berkepentingan. Nah di sini yang paling berkepentingan itu siapa,  apakah pihak pekerja atau pihak manajemen. ” Dinas menganjurkan kepada menajemen agar membayar pesangon karyawan akibat PHK sebelum sampai pada PHI” tambah Kadisnaker

Ditempat terpisah Ketua DPC Serikat  Pekerja ( SP – KEP )  Kabupaten Tabalong terkait dengan  Sahrul  saat dihubungi terkait PHK  36 Karyawan PT AAL menjelaskan,  berdasarkan data yang kami terima,  sebagian Karyawan PT.AAL  bukan anggota SP- KEP Kabupaten Tabalong. Oleh sebab itu pihaknya tidak bisa melakukan pendampingan Menuju ke PHI ”  jika  mereka Anggota  SP- KEP  maka pihaknya siap untuk melakukan pendampingan ” ujar Sahrul.

Sementara itu  Menajemen PT.AAL Kabupaten Tabalong  yang diwakili oleh CDO  dan Satap menjelaskan kan ,  terkait dengan tuntutan karyawan sebanyak 36 orang , kita akan bawa  ketingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Astra Agro Lestari Tbk. ” AAL ditabalong hanya sebagai pelaksana semua keputusan ada pada tingkat pusat ” kata  CDO. ( rel.dprdtab )

Editor Riyanmaulana tribuneplus.co.id

Bagikan Berita Diatas