22 Mei 2022

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis & Demokratis

Rapat Kerja Komisi I DPRD Tabalong Bahas Tentang Raperda Penyidik PNS (PPNS)

 3,328 total views,  4 views today

TANJUNG, tribuneplus.co.id .. Rapat Kerja Komisi  I DPRD Kabupaten Tabalong  membahas  Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )  Lantai 1 Gdg Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong ( Selasa  11/ 1/ 2021 ).

Dalam agenda tersebut, dipimpin langsung oleh  Ketua Komisi I H. Supiani  didampingi  seluruh anggota komisi I dan satuan polisi pamong praja ( satpol PP) , Staf  Ahli di bidang hukum pemkab Tabalong,  Kepala BKPAD- SDM, dan Kepala Bagian Hukum Setda Tabalong

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 43 Tahun 2012 pasal 1 pada angka 5  PPNS  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kepada tribuneplus.co.id  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong H. Supiani  mengatakan,  berdasarkan Draf Rancangan Peraturan Daerah  ( Raperda )  kami sudah membahas Sejumlah materi satu persatu  guna  penyempurnaan untuk ditindaklanjuti  dan bisa diundang kan,  penambahan dasar unsur filosofi yuridis, tugas dan wewenang PPNS,  mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Masih menurut Ketua Komisi I DPRD  Kabupaten Tabalong H Supiani menambahkan, pasal demi pasal sudah sesuai  dengan kemajuan teknologi hanya saja ada beberapa pasal yang perlu di tambah sepeti terdapat pada pasal 7  Raperda tahun 2021 tentang PPNS , dalam pasal tersebut harus masukan  penambahan Insentif bagi PPNS  yang disesuaikan dengan beban kerja PPNS nya ” Komisi I  meminta kepada Instansi terkait untuk menganggarkan nya ‘” kata ketua Komisi I DPRD Tabalong.

Pada kesempatan sama anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong dr.Rusli Thamrin  menambah kan, Raperda PPNS harus kita setujui menjadi produk hukum ( Perda )  bagi Daerah,  mengingat. Perda  ini merupakan sebuah ukuran bagi PNS dalam melaksanakan tugas keseharian nya

Sementara itu,  Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Tabalong  melalui Kasubbag Hukum dan perudangan- undangan mengatakan ,  sesuai  dengan draf  Raperda  tentang PPNS  pasal  7  PPNS akan di berikan Insentif atas tindakan penyidikan, hal ini sesuai dengan terdapat pada pasal 1  tentu akan di sesuaikan dengan keuangan Daerah ( rel DPRD Tabalang )

Editor Riyanmaulana tribuneplus co.id

Bagikan Berita Diatas