7 Mei 2021

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis & Demokratis

DPRD Akan Panggil Perusahaan, Jika Tidak ada Kontribusi PAD pada Daerah

 2,794 total views,  5 views today

TANJUNG tribuneplus.co.id  Rapat  dengar pendapatt LSM, DPRD, Kesbangpol, DLH  dan Bapeda terkait dengan lingkungan dan pembangunan dikabupaten Tabalong berlangsung ruang rapat lantai satu graha Sakata

Dalam diskusi tersebut  dibahas sejumlah isu setratigis seperti   lingkungan meliputi sungai dan sampah, perkebunan, tenaga kerja, hingga ijin berdirinya perusahaan Listrik PT. MSW dan PT. TPI  yang merupakan anak perusahaan Adaro Energi.

Reklamasi  PT Adaro juga menjadi pembahasan serius dimana PKP2B akan  berakhir, oleh PT. Adaro  rencana Reklamasi  hingga saat ini belum di sampaikan kepada publik  tentu  hal ini menjadi pertimbang ketika ada kontrak atau  IUP baru. Berbagai persoalan yang dihadapi, menuntut kita semua untuk duduk bersama menyelesaikan melalui lembaga masing-masing dengan tujuan meningkatkan ekonomi demi kemajuan Kabupaten Tabalong sebagai penyangga Ibu kota .

Selain itu, dengar pendapat  dengan  sejumalah anggota DPRD Tabalong  LSM Forkod  terus mengingatkan, kepada Instasi terkait, untuk  memberikan motivasi kepada perusahaan PT Tanjung Power Indonesia ( TPI )  atau  PT Makmur Sejahtera Wesisa ( MSW ) agar   bisa memberikan kontribusi kepada Daerah, jika tidak ada kontribusi PAD buat daerah, ” jika perusahan tersebut tidak memberi kontribusi PAD untuk apa berdiri di tabalong“ kata salah satu anggota Forkod.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Tabalong Jurni SE bersama anggota  saat menghadiri rapat dengar pendapat menjelaskan,, DPRD  Kabupaten Tabalong  segera menjadwalkan kembali RDP  dan mengundang Bupati LSM Dinas terkait untuk duduk bersama membahas keberadaan TPI dan kontribusi  untuk PAD tabalong yang sampai saat ini belum ada .

” DPRD Tabalong akan menjadwalkan kembali  RDP,  dengan  memanggil  Bupati Tabalong, LSM , dan Dinas terkait untuk membahas Kontribusi Perusahaan terhadapnya peningkatan PAD Tabalong” ujar Jurni SE

Pada kesempatan yang sama anggota DPRD Tabalong Partai Gerindra H.Muchlis SH. mengajak semua pihak termasuk lembaga sosial untuk mengkaji  terlebih dahulu tentang hukum berdiri nya sebuah perusahaan termasuk perusahaan  tambang dan perusahaan Listrik,  jika hal ini kita dapatkan maka celah – celah menarik PAD Tabalong akan dapatkan juga .

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan  perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara ( Adaro )  dan ini akan segera berakhir,

Melalui  RDP kita  bersama – sama mencari celah agar bisa meningkatkan PAD Tabalong melalui sektor Wisata dan Perkebunan.

Sebagai gambaran luas lahan Tambang .mencapai 35rbu HA, kita  minta 5000 Ha untuk lahan perkebunan semntara sisanya kan kita jadikan sebagai obyek wisata ” disinilah ada celah bagi daerah untuk meningkatkan PAD sekaligus menyerap tenaga kerja ” ujar Muchlis

Editor Riyanmaulana tribuneplus.co.id

 

Bagikan Berita Diatas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •