16 April 2021

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis & Demokratis

Cegah Penyebaran Narkotika, Pemkab Tabalong Perkuat Tim Terpadu ( P4GN )

 2,094 total views,  10 views today

TANJUNG, tribuneplus.co.id.. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas.

Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba diperlukan upaya terpadu dan komprehensif pada seluruh elemen masyarakat dan Aparatur Sipil Negara sebagai upaya  pencegahan. Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjadi tugas kita bersama hal ini tertuang dalam rapat bersama di Aula Tanjung Puri Setda Kabupaten Tabalong  ( Selasa 06/4/20 )

Dalam kegiatan rapat  bersama atau rapat tim terpadu Anti Narkoba  dilaksanakan. pada hari ini, merupakan perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kegiatan ini merupakan  langkah terpadu yang ditempuh sebagai akselerasi  penanggulangan  penyalahgunaan narkoba, tentu hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN yang memerintahkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan P4GN di wilayah kerja masing-masing.

Menurut Bupati Tabalong dalam sambutan uang di bacakan oleh Sekretaris Daerah mengatakan, melalui  kegiatan rapat tim terpadu agar di bentuk Penggiat P4GN yang aktif dan kontributif dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan institusinya, Pemerintah, BUMN, Lembaga Swasta, hingga  pada Pemerintahan Desa

” kita menargetkan pembentukan penggiat di masing-masing instansi pemerintah, BUMN, dan swasta ada Penggiat Anti Narkoba sehingga bisa menyasar orang-orang di lingkungan masing-masing, paling tidak ada satgas sehingga bisa bergerak membantu BNN dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika” kata Sekretaris Daerah .

Pada kesempatan yang sama  Kepala Badan Kesatuan dan Perlindumagan Masyarakat ( KESBANGPOL ) Rahdian  mengatakan, setelah terbentuk penggiat P4GN di Instansi Pemerintah dan lembaga  lainnya,  memiliki kewajiban untuk melaksanakan P4GN di lingkungannya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 50 Tahun 2017.

Setidaknya ada enam poin yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang harus dilakukan oleh kita semua  seperti menosialisasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta informasi tentang P4GN pada ASN;  pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing instansi, Pemerintah, BUMN dan Lembaga Swasta.  Pembentukan Satgas Anti Narkoba; pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan; dan penyediaan data terkait P4GN. ( rel. )

Editor Riyanmaulana tribubeplus.co.id

 

Bagikan Berita Diatas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •